Rilidigital.com, Jakarta – Mengapa Jokowi memulai kembali Dewan Pertimbangan Agung? Presiden Joko Widodo masih kokoh meski masa jabatannya hampir berakhir pada Oktober.
Partai-partai pendukungnya berusaha agar dia tetap relevan di kancah politik setelah dia tidak lagi menjadi presiden.
Setelah gagal memperpanjang masa jabatan dengan merevisi konstitusi untuk masa jabatan presiden tiga periode, kini ada jalur baru melalui Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Pada masa Orde Baru, lembaga ini bertugas memberikan nasihat kepada presiden.
Lembaga ini dibubarkan pada tahun 2003 karena dianggap tidak efektif.
DPA kemudian berganti nama menjadi Dewan Pertimbangan Presiden.
Kini, ada upaya untuk menghidupkannya kembali melalui revisi UU Dewan Pertimbangan Presiden.
Sejumlah anggota DPR ingin mengembalikan DPA sebagai lembaga negara. Dalam draf revisi tersebut, kedudukannya diubah dari lembaga pemerintah menjadi lembaga negara setingkat presiden.
Namun, bukankah presiden merupakan lembaga tertinggi negara?
Belum jelas apa yang melatarbelakangi keinginan anggota DPR tersebut. Namun usulan perubahan tersebut datang dari koalisi pendukung Prabowo Subianto.
Tentu saja partai pengusungnya juga mendukung Jokowi karena putra Presiden, Gibran Rakabuming Raka, kini menjadi wakil Prabowo.
DPA merupakan wadah menampung para mantan presiden. Selain Jokowi, pendukung Prabowo antara lain Susilo Bambang Yudhoyono.
Awalnya, Partai Demokrat pengusung Yudhoyono berharap bisa berkoalisi dengan Anies Baswedan.
Mengapa Jokowi memulai kembali Dewan Pertimbangan Agung?
Namun mantan Gubernur Jakarta itu memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presidennya di Pilpres. Demokrat kemudian berpihak pada Prabowo setelah gagal bergabung dengan kubu PDI-P.
Hal ini kemudian memunculkan usulan pembentukan klub presiden yang beranggotakan para mantan presiden.
Permasalahannya, DPA tidak lagi memiliki format seperti Dewan Pertimbangan Presiden, dengan keanggotaan terbatas.
Tidak akan ada batasan jumlah anggota DPA, dan mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang.
Artinya, Prabowo bisa menunjuk siapa pun yang ia suka untuk duduk di dewan, termasuk mereka yang kritis terhadap pemerintahannya.
Jokowi berhasil ‘membungkam’ kritiknya dengan tawaran pekerjaan yang menggiurkan.
Oleh karena itu, banyak pakar hukum yang menentang kebangkitan DPA, apapun bentuknya.
Selain menghamburkan uang negara, DPA bisa menjadi wadah para pendukung kekuasaan untuk meraih jabatan.
Apalagi dalam sistem presidensial, presiden mempunyai kewenangan penuh atas kebijakan. Presiden bisa saja mengabaikan nasihat DPA.
Oleh karena itu, daripada menciptakan DPA yang tidak efektif, lebih baik Prabowo Subianto membentuk dewan yang beranggotakan para pengkritik.
Biarkan mereka memantau dan mengkritik kebijakan pemerintah untuk memastikan checks and balances.
Mengapa Jokowi memulai kembali Dewan Pertimbangan Agung?
Ketika fungsi DPR tumpul karena kepentingan koalisi, DPA bisa menghidupkan kembali demokrasi.
Dalam editorial kami, kami menyebut badan baru ini Dewan Kritikus Besar karena demokrasi itu indah ketika kekuasaan dikendalikan. Nikmati majalah ini.
Wakil Pemimpin Redaksi
Jokowi dan Prabowo Subianto berencana menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung. Benarkah Jokowi yang Jadi Ketua Umum?
Dua merek roti tersebut diduga menggunakan jenis bahan pengawet yang tidak diperbolehkan pada makanan. Hal ini diyakini sebagai cara untuk menyerang produsen roti skala kecil dan menengah.
Hukum
Pembubaran Jemaah Islamiyah
Ide pembubaran Jemaah Islamiyah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Kelompok ini belajar tentang jihad dari buku-buku baru dan ulama Islam asing.
Sains & Teknologi
Lukisan Gua Tertua di Dunia
Ilmuwan BRIN dan Griffith University menemukan lukisan gua di Leang, Sulawesi Selatan, yang diyakini tertua di dunia.
Wawancara
Ketua IDI: Dokter Asing Tidak Boleh Masuk Sembarangan
Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi membahas polemik rencana izin dokter asing berpraktik di Indonesia. Dia menegaskan, perlu ada regulasi yang tegas.
Tampilan Postingan: 1
